Apakah Berjualan di Mal Jogja juga Terkena Pajak?


 

Pajak menjadi wacana yang booming akhir-akhir ini. Bagaimana tidak, masih dalam situasi kesulitan karena efek pandemi, pemerintah melalui Menteri Keuangan menerapkan beberapa produk yang menjadi objek pajak. Sontak, berita tersebut ditanggapi dengan penolakan dari masyarakat. Bicara soal pajak memang akan selalu menarik. Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis akan fokus membahas wacana pajak khususnya pajak di mall. 

Apakah berjualan di mall juga akan dikenai pajak? Jika demikian, apakah ada konsultan pajak Jogja? Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pertanyaan utama dalam artikel ini. Pertanyaan ini penting untuk dijawab mengingat banyak orang yang menggantungkan penghidupannya dengan berjualan di mall. 

Pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Berapa besarnya pajak yang harus dibayar setiap orangnya? Jawabannya relatif. Pengenaan tarif pajak tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau asal-asalan. Sebaliknya, pengenaan tarif pajak didasarkan pada aturan baku yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak selanjutnya digunakan untuk banyak hal. Salah satunya membiayai pembangunan yang saat ini tengah digalakkan. Apakah hanya itu saja? Tidak. Pajak yang didapat juga digunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, jumlah pengangguran akan menurun dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat. 

Pasca masuknya pandemi masuk ke Indonesia, ekonomi Indonesia praktis mengalami kelumpuhan. Pembangunan yang sebelumnya berjalan dengan baik dan lancar segera terhenti. Proyek-proyek besar tertunda dan tidak sedikit yang mangkrak. Lantas, bagaimana agar ekonomi Kembali bergeliat? Solusinya ialah melalui optimalisasi pajak untuk kesejahteraan. 

Perlahan tapi pasti pemerintah mulai bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Sedikit demi sedikit proyek pembangunan dijalankan. Hal ini juga diikuti dengan dibukanya tempat-tempat publik. Dibukanya Kembali tempat-tempat publik dianggap dapat menjadi pendorong percepatan ekonomi. Dalam sebuah buku yang pernah penulis baca, dijelaskan bahwa ekonomi di suatu negara tidak akan hancur selama konsumsi masyarakat masih berjalan. Adanya konsumsi ini dapat berfungsi untuk menstabilkan produksi barang dan jasa yang ada di pasar. 

Kembali pada persoalan pajak. Pasca dibukanya mall, pemerintah memberikan kelonggaran pembayaran pajak. Sebelum ada pandemi, pedagang yang memiliki usaha atau memajang hasil usahanya di mall dikenai pajak sebesar 2%. Namun setelah masuknya pandemi, pemerintah memberikan diskresi atau keringanan bagi pedagang yang berjualan di mall. Keringanan ini ditujukan agar para pedagang dapat bertahan dalam situasi sulit seperti pandemi. 

Dengan demikian terjawab sudah pertanyaan yang dikemukakan di awal paragraf. 

Add Comment